Informatika (Kominfo) mengundang
tiga operator telepon selular besar ke
kantornya di Jalan Medan Merdeka
Barat, Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu,
30 Maret 2011. Panggilan tersebut
dilakukan terkait isu penerapan
kebijakan hard cluster oleh operator
yang mempersulit distribusi pulsa
elektrik.
Apa itu kebijakan hard cluster?
Kenapa kebijakan tersebut muncul
dan mengganggu jalur distribusi
pulsa elektrik?
Kebijakan hard cluster kurang lebih
hanya memperbolehkan penjualan
pulsa di suatu wilayah saja, bisa
sebatas pada tingkat kecamatan bisa
juga pada tingkat kotamadya atau
kabupaten. Artinya, distribusi pulsa
ke wilayah tersebut harus melalui
satu dealer yang ditunjuk operator.
Jika memasarkan pulsa yang berasal
dari wilayah lain, atau tidak sesuai
dengan wilayahnya, maka pengisian
pulsa akan gagal.
Sebagai contoh, pulsa untuk Jakarta
hanya boleh dijual di Jakarta. Jika di-
top up ke nomor di luar wilayah
tersebut, sebut saja Surabaya, maka
pengisian pulsanya gagal dan tidak
akan terisi.
Dengan demikian, pedagang pulsa
yang telah mengembangkan usaha
pulsa elektriknya ke luar daerah asal
merasa ketar-ketir. Soalnya, dampak
kebijakan baru ini memang bukan
main. Jaringan server pulsa yang
telah terbangun selama enam tahun
dan melibatkan sekitar 10-20 juta
orang di Indonesia akan punah.
"Jika hard cluster diberlakukan, chip-
chip yang ada di server pulsa
otomatis tidak ada gunanya lagi.
Sementara bisnis server kan multi-
cluster. Menerapkan kebijakan ini
sama saja dengan membuat bisnis
server pulsa punah," ujar Dwi
Lesmana, Ketua Umum Aspindo,
beberapa waktu lalu.
"Padahal, teknologi chip multi-
operator dan multi-cluster lah yang
membuat bisnis server pulsa
tumbuh. Pulsa bisa di-top up di
mana saja. Bahkan dengan ini bisnis
pulsa bisa menjangkau pelanggan
secara nasional," imbuhnya.
Toh demikian, kebijakan hard cluster
tetap diberlakukan, bahkan sudah
berjalan kurang lebih satu tahun.
Sudah tidak tahan, tepat 24 Maret
silam, sejumlah organisasi
pedagang pulsa akhirnya
memutuskan untuk berdemonstrasi
ke Gedung Kemkominfo dan
Gedung DPR. Tuntutannya satu
suara, agar operator menghapus
kebijakan hard cluster yang dinilai
mempersulit para pedagang.
Aksi tersebut mengundang reaksi
pemerintah. Tadi pagi,
Kemenkominfo bertemu langsung
dengan tiga operator besar, yakni
Telkomsel, XL, dan Indosat. Pada
pertemuan tersebut, Kementerian
Kominfo yang diwakili anggota
BRTI, yakni Heru Sutadi, Ridwan
Effendi, dan Iwan Krisnadi,
menampung keterangan dari para
operator.
Selain itu, hadir pula perwakilan dari
pengusaha pulsa elektrik, di
antaranya Aspindo (Asosisasi Server
Pulsa Indonesia), APSSI (Asosiasi
Pedagang Pulsa Seluruh Indonesia),
dan FM Community.
"Tadi pagi, kami hanya menampung
keterangan dari kedua pihak. Kami
berusaha netral. Dan, kami tidak
dalam kapasitas untuk mencarikan
solusi. Isu ini berada di luar ranah
kami. Tidak ada payung hukum
yang kuat bagi Kominfo untuk
intervensi," ujar Gatot S. Dewa
Broto, kata Kepala Pusat Informasi
dan Humas Kementerian Kominfo,
di sela jumpa pers di Jakarta, Rabu,
30 Maret 2011.
"Hasilnya, kami akan menunggu
komunikasi antara keduanya lebih
lanjut, baik secara individu maupun
organisasi. Kami harap Jumat depan
keduanya sudah menemui jalan
keluar tanpa harus melibatkan
Kominfo atau BRTI."
Namun, jika Jumat pekan depan isu
tersebut masih buntu, Kominfo siap
memediasi kedua pihak.
"Kami bisa memahami konsep dari
operator. Mereka menghindari
adanya agen besar yang
mendominasi pasar karena bersifat
monopoli. Di sisi lain, operator ingin
memperbaiki sistem niaga mereka
supaya lebih teratur. Sementara itu,
kami juga memahami apa mau dari
para pengusaha pulsa elektrik.
Mereka akan kesulitan
mendistribusikan di luar wilayah
asal. Kami mensinyalir komunikasi
kedua pihak tidak berjalan baik," ujar
Gatot.
Di sisi konsumen, isu hard cluster
tidak terlalu berdampak. Kocek yang
dirogoh pelanggan untuk membeli
pulsa elektrik akan tetap sama; tidak
peduli backbone atau server yang
mana yang mengantar pulsa
tersebut ke ponsel Anda.
[Vivanews]
0 komentar:
Posting Komentar